KPU Provinsi Sumut Gelar Diskusi “Peran Media Mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas”

MEDAN, https://generasi-news.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara mengadakan Diskusi Media dengan tema “Peran Media Mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas” yang digelar di Hotel Le Polonia, Medan, Kamis (8/12/2022).

Pada diskusi tersebut, turut hadir Komisioner KPU Sumut Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarkat, Benget Silitonga, Komisioner KPU Sumatera Utara Divisi Hukum dan Pengawasan, Ira Wirtati, pengamat media J Anto, dan kalangan akademisi. Pesertanya sendiri merupakan kalangan jurnalis dari berbagai media baik elektronik, koran maupun media siber.

Menurut pengamat media massa, J Anto, saat memberikan sambutan pada kegiatan diskusi tersebut, mengatakan peran media atau pers menjadi hal yang kerap digaungkan sebagai salah satu bagian penting untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Padahal, kehidupan media massa dalam kepemiluan juga sangat pelik berkaitan dengan asas independensi yang berjalan bersisian dengan bisnis media.

“Terkait dengan pemilu, media dihadapkan pada dua sisi yang saling berkaitan. Pada satu sisi harus independen dan tidak menjadi partisan, namun pada sisi lain juga harus menghidupi karyawannya. Ini kadang yang sulit mengingat, kepentingan bisnis bisa mempengaruhi kebijakan di redaksi,” ungkapnya.

J Anto menjelaskan keberadaan media menjadi sangat vital dalam mewujudkan pemilu berintegritas. Terlepas dari kepentingan bisnis, namun media harus mengambil peran dalam memberikan edukasi untuk mewujudkan politik berintegritas, yang artinya politik berintegritas harus menjadi orientasi yang harus tetap dijaga oleh media.

“Untuk mendukung pemilu dan politik berintegritas, media harus memposisikan diri sebagai voter information dengan memberitakan kebijakan-kebijakan hingga tahapan-tahapan kepemiluan yang berlangsung, harus memberikan edukasi politik dengan cara tracking calon yang akan dipilih, track recordnya seperti apa. Dengan begitu kita membantu masyarakat memilih dengan rasional, bukan transaksional dan tidak memilih berdasarkan faktor suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),” jelasnya.

J Anto menambahkan gerakan membuka track record calon pemimpin seperti ini pernah terjadi pada tahun 2004 lalu dimana aktivis media dan sipil beramai-ramai membongkar “politisi busuk” yang punya latar belakang perusak lingkungan, pelanggar HAM dan bentuk kejahatan lainnya.

“Namun dalam hal ini media juga harus hati-hati karena ini sangat dekat dengan delik pidana,” ujarnya.(Irw)